Sekitar Poker - Kaum kadal gurun selalu bertingkah jika sesuatu itu tidak sesuai dengan syahwat mereka. Yang berbeda dengan mereka pasti dikatakan kafir laknatullah.
Tolak Ahok? Jangan Biarkan Kadrun Bertingkah
Kalah dalam kompetisi semacam pilpres, dengan mudah menuding bahwa KPU dan semua pihak yang tidak sejalan mereka curang. Pokonya hanya mereka yang benar dalam segala hal.
Ketika bom bunuh diri meledak di Medan, menewaskan pelaku, the kadruns dengan enteng mengatakan bahwa pelaku tidak memiliki agama; tidak berjenggot; tidak bercingkrang, dan lain sebagainya.
Sementara keterangan para saksi yang sehari-hari kerap berinteraksi dengan pelaku, yang bersangkutan itu rajin dan taat beribadah, sehari-hari mengenakan celana "setengah tiang"--salah satu ciri khas bangsa kadrun. Bahkan bininya pun menutupi wajah dengan burqa. Komplit dah.
Dewasa ini kadrun sedang punya gawean baru, yakni memprotes kemungkinan masuknya Ahok atau Basuki Tjahaja Purnama (BTP) ke jajaran pejabat BUMN.
Dua instansi BUMN yang terkemuka: Pertamina dan PLN disebut-sebut sebagai bakal tempat pengabdian Ahok untuk bangsa dan negara yang dia cintai ini.
Hal ini menyusul pertemuan antara Menteri BUMN Erick Thohir dengan Ahok di Kementerian BUMN, belum lama ini.
Baca juga :
Berita terbaru, doi dibebaskan pengadilan dari segala tuduhan korupsi yang disangkakan oleh KPK. Apapun itu, mungkin Basyir tidak lagi etis kalau dikembalikan ke kursinya, maka perlu digantikan oleh figur lain.
Si Ahok-kah itu? Masih jauh panggang dari api, tetapi netizen yang selalu heboh, pandai membuat status-status yang menjadi guyonan.
Misalnya, pejabat dan karyawan PLN mendoakan supaya Pertamina sukses di bawah Ahok. Sebaliknya pihak Pertamina mendoakan Ahok ditugaskan memimpin PLN, supaya perusahaan negara penyedia strum ini maju pesat.
Ya, kedua lembaga ini tampaknya "alergi" dengan Ahok.
Tapi Pertamina sepertinya lebih nyata bergejolak dengan isu hadirnya Ahok di sana. Di medsos viral spanduk penolakan yang nadanya ditujukan pada Ahok. "Kami menolak perusuh", demikian antara lain kalimat penolakan itu.
Tapi yakinlah, suara-suara penolakan itu dikomandoi oleh bangsa kadrun. Bahkan ada berita bahwa jutaan kadrun akan kembali ke jalan, untuk menolak Ahok come back ke pemerintahan.
Stigma sebagai "penista agama" yang mereka jual. Padahal, kalau dihitung-hitung, jumlah penista agama jauh lebih banyak bercokol di grup kadrun.
Apapun ancaman kadrun, tidak perlu direspons oleh pemerintah. Anjing menggonggong kafilah berlalu.
Biarkan seja mereka berdemo dan berteriak-teriak selama mereka ingin, namun pemerintah harus tetap berjalan di jalur yang benar, membenahi BUMN dengan menempatkan pejabat yang tepat di sana, termasuk Ahok tentu saja.
Kinerja doi toh sudah terbukti selama menjadi gubernur DKI Jakarta. Ahok membangun DKI tanpa menyedot APBD.
Bandingkan dengan Gabener yang malah membangunkan para koruptor dan maling anggaran untuk berpesta pora bermalam-malam suntuk sambil mengendus-endus kaleng Aibon.
Membenahi BUMN supaya lebih sehat, lebih maju, dan bersih dari kasus-kasus korupsi, adlaah jauh lebih penting ketimbang mendengarkan suara-suara frustrasi dari kaum kadrun.
Mereka minta pemerintah menjaga perasaan umat dengan tidak menempatkan Ahok menjadi pejabat di BUMN.
Umat yang mana? Sementara sebanyak 270 juta jiwa rakyat Indonesia mendambakan supaya korupsi dienyahkan dari negeri ini.
Korupsi itu biang kesengsaraan yang menimpa rakyat. Sementara banyak pelaku korupsi bercokol di badan-badan usaha milik pemerintah.
Dan ini yang perlu dan mendesak untuk dituntaskan. Maka menempatkan seorang Ahok yang sudah terbukti galak dan garang terhadap hal-hal yang beginian, merupakan suatu keputusan yang sangat tepat.
Pemerintah tak usah mendengarkan curhat kadrun yang menyoal perilaku kasar dan arogan Ahok sehingga tidak pantas menjadi pejabat publik.
Sekasar-kasarnya Ahok, rasa-rasanya dia tidak pernah menuding dan memaki-maki orang lain dengan sebutan "si kutil babi".
Searogan-arogannya Ahok, dia tidak pernah menghina Pancasila dengan plesetan "pantat cina" atau "panca gila".
Segendeng-gendengnya Ahok, dia tidak pernah merendahkan sapaan khas suku bangsa orang dengan plesetan: campur racun, dll. Sementara, Ahok, paling parah hanya ketika menulis kalimat: Pemahaman nenek lu! di draf RAPBD DKI 2016, karena banyak anggaran siluman yang jumlahnya belasaan triliun rupiah.
Jadi, tiada guna mendengarkan protes atau ancaman dari kawanan yang nyata-nyata memiliki agenda tersendiri di negeri ini.
Mereka hanya ingin mengubah negeri ini sebagaimana mereka inginkan, tanpa peduli perasaan banyak orang yang tidak sepaham dengan mereka.
Gokilnya, mereka justru minta pemerintah menjaga perasaan mereka dengan tidak mengangkat Ahok sebagai pejabat di BUMN.
Dan yang perlu diperhatikan adalah bahwa sekali kemauan kaum ini dituruti, mereka akan terus ngelunjak.
Sebab merasa bahwa tuntutan dan protes mereka dikabulkan, maka ke depan mereka akan semakin menjadi-jadi.
Baca juga :
Semua hal yang tidak sesuai dengan kemauan mereka akan diprotes. Jika misalnya dalam pilkada terpilih gubernur, bupati, walikota, yang bukan mereka kehendaki, maka dengan mudah mereka akan menuntut atau memprotesnya supaya diganti, atau pilkada diulang.
Presiden Jokowi yang sudah jelas memenangi Pilpres 2019 saja dikatakan sebagai presiden ilegal. So what ? Gitu loh.
Tolak Ahok? Jangan Biarkan Kadrun Bertingkah
Tolak Ahok? Jangan Biarkan Kadrun Bertingkah
Kalah dalam kompetisi semacam pilpres, dengan mudah menuding bahwa KPU dan semua pihak yang tidak sejalan mereka curang. Pokonya hanya mereka yang benar dalam segala hal.
Ketika bom bunuh diri meledak di Medan, menewaskan pelaku, the kadruns dengan enteng mengatakan bahwa pelaku tidak memiliki agama; tidak berjenggot; tidak bercingkrang, dan lain sebagainya.
Sementara keterangan para saksi yang sehari-hari kerap berinteraksi dengan pelaku, yang bersangkutan itu rajin dan taat beribadah, sehari-hari mengenakan celana "setengah tiang"--salah satu ciri khas bangsa kadrun. Bahkan bininya pun menutupi wajah dengan burqa. Komplit dah.
Dewasa ini kadrun sedang punya gawean baru, yakni memprotes kemungkinan masuknya Ahok atau Basuki Tjahaja Purnama (BTP) ke jajaran pejabat BUMN.
Dua instansi BUMN yang terkemuka: Pertamina dan PLN disebut-sebut sebagai bakal tempat pengabdian Ahok untuk bangsa dan negara yang dia cintai ini.
Hal ini menyusul pertemuan antara Menteri BUMN Erick Thohir dengan Ahok di Kementerian BUMN, belum lama ini.
Baca juga :
- Ahok Jadikan Badan Usaha Milik Neneklo, Menjadi Milik Negara Lagi
- Ada Anak Bangsa Ingin Memenuhi Panggilan Negerinya, Kok Sewot Sih ?
Berita terbaru, doi dibebaskan pengadilan dari segala tuduhan korupsi yang disangkakan oleh KPK. Apapun itu, mungkin Basyir tidak lagi etis kalau dikembalikan ke kursinya, maka perlu digantikan oleh figur lain.
Si Ahok-kah itu? Masih jauh panggang dari api, tetapi netizen yang selalu heboh, pandai membuat status-status yang menjadi guyonan.
Misalnya, pejabat dan karyawan PLN mendoakan supaya Pertamina sukses di bawah Ahok. Sebaliknya pihak Pertamina mendoakan Ahok ditugaskan memimpin PLN, supaya perusahaan negara penyedia strum ini maju pesat.
Ya, kedua lembaga ini tampaknya "alergi" dengan Ahok.
Tapi Pertamina sepertinya lebih nyata bergejolak dengan isu hadirnya Ahok di sana. Di medsos viral spanduk penolakan yang nadanya ditujukan pada Ahok. "Kami menolak perusuh", demikian antara lain kalimat penolakan itu.
Tapi yakinlah, suara-suara penolakan itu dikomandoi oleh bangsa kadrun. Bahkan ada berita bahwa jutaan kadrun akan kembali ke jalan, untuk menolak Ahok come back ke pemerintahan.
Stigma sebagai "penista agama" yang mereka jual. Padahal, kalau dihitung-hitung, jumlah penista agama jauh lebih banyak bercokol di grup kadrun.
Apapun ancaman kadrun, tidak perlu direspons oleh pemerintah. Anjing menggonggong kafilah berlalu.
Biarkan seja mereka berdemo dan berteriak-teriak selama mereka ingin, namun pemerintah harus tetap berjalan di jalur yang benar, membenahi BUMN dengan menempatkan pejabat yang tepat di sana, termasuk Ahok tentu saja.
Kinerja doi toh sudah terbukti selama menjadi gubernur DKI Jakarta. Ahok membangun DKI tanpa menyedot APBD.
Bandingkan dengan Gabener yang malah membangunkan para koruptor dan maling anggaran untuk berpesta pora bermalam-malam suntuk sambil mengendus-endus kaleng Aibon.
Membenahi BUMN supaya lebih sehat, lebih maju, dan bersih dari kasus-kasus korupsi, adlaah jauh lebih penting ketimbang mendengarkan suara-suara frustrasi dari kaum kadrun.
Mereka minta pemerintah menjaga perasaan umat dengan tidak menempatkan Ahok menjadi pejabat di BUMN.
Umat yang mana? Sementara sebanyak 270 juta jiwa rakyat Indonesia mendambakan supaya korupsi dienyahkan dari negeri ini.
Korupsi itu biang kesengsaraan yang menimpa rakyat. Sementara banyak pelaku korupsi bercokol di badan-badan usaha milik pemerintah.
Dan ini yang perlu dan mendesak untuk dituntaskan. Maka menempatkan seorang Ahok yang sudah terbukti galak dan garang terhadap hal-hal yang beginian, merupakan suatu keputusan yang sangat tepat.
Pemerintah tak usah mendengarkan curhat kadrun yang menyoal perilaku kasar dan arogan Ahok sehingga tidak pantas menjadi pejabat publik.
Sekasar-kasarnya Ahok, rasa-rasanya dia tidak pernah menuding dan memaki-maki orang lain dengan sebutan "si kutil babi".
Searogan-arogannya Ahok, dia tidak pernah menghina Pancasila dengan plesetan "pantat cina" atau "panca gila".
Segendeng-gendengnya Ahok, dia tidak pernah merendahkan sapaan khas suku bangsa orang dengan plesetan: campur racun, dll. Sementara, Ahok, paling parah hanya ketika menulis kalimat: Pemahaman nenek lu! di draf RAPBD DKI 2016, karena banyak anggaran siluman yang jumlahnya belasaan triliun rupiah.
Jadi, tiada guna mendengarkan protes atau ancaman dari kawanan yang nyata-nyata memiliki agenda tersendiri di negeri ini.
Mereka hanya ingin mengubah negeri ini sebagaimana mereka inginkan, tanpa peduli perasaan banyak orang yang tidak sepaham dengan mereka.
Gokilnya, mereka justru minta pemerintah menjaga perasaan mereka dengan tidak mengangkat Ahok sebagai pejabat di BUMN.
Dan yang perlu diperhatikan adalah bahwa sekali kemauan kaum ini dituruti, mereka akan terus ngelunjak.
Sebab merasa bahwa tuntutan dan protes mereka dikabulkan, maka ke depan mereka akan semakin menjadi-jadi.
Baca juga :
Semua hal yang tidak sesuai dengan kemauan mereka akan diprotes. Jika misalnya dalam pilkada terpilih gubernur, bupati, walikota, yang bukan mereka kehendaki, maka dengan mudah mereka akan menuntut atau memprotesnya supaya diganti, atau pilkada diulang.
Presiden Jokowi yang sudah jelas memenangi Pilpres 2019 saja dikatakan sebagai presiden ilegal. So what ? Gitu loh.
EmoticonEmoticon